- Home >
- Perlunya Manajemen Pelayanan Publik dalam Pemerintahan
Posted by : Unknown
Selasa, 30 Desember 2014
Dalam sebuah
pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam
bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan semakin kompleks masyarakat,
kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas. Sehingga
diperlukan manajemen pelayanan publik sebagai bentuk evaluasi kualitas
organisasi pelayanan baik pemerintah pusat maupun daerah.
Pelayanan publik
meliputi berbagai dimensi. Baik dimensi politik, ekonomi, sosial organisasi
serta dimensi komunikasi. “Dimensi politik menyangkut hubungan antara
warganegara dengan politisi dan policy maker atau
pembuat kebijakan dalam pelayanan publik. Misalnya politisi dalam pemilihan
umum menjanjikan kepada warganegara untuk meningkatkan fasilitas pendidikan
atau bebas biaya pendidikan. Hal ini merupakan salah satu kontrak politik
antara kedua belah pihak”urainya.
Sementara
itu dimensi ekonomi mencakup pembiayaan pelayanan publik, akan dibiayai oleh
Negara atau swasta. Dimensi sosial menyangkut kebijakan mengalokasikan dan
memproduksi pelayanan publik kepada kelompok sosial tertentu. Misalnya kelompok
masyarakat miskin. Sedangkan dimensi organisasi dan komunikasi menyangkut
kinerja organisasi pelayanan publik, standar kinerja, aparat pelaksana, komunikasi
antara penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan dan lainnya. Oleh karena itu
kajian dan analisis pelayanan publik seharusnya dimulai dengan kontrak politik
antara warganegara dengan politisi dan policy maker sampai
kepada mekanisme hubungan antra pemberi pelayanan dan warganegara serta
aktor-aktor yang terlibat, manajemen pelayanan publik meliputi warganegara,
politisi dan pengambil kebijakan, organisasi pelayanan atau provider serta kaum professional. “Warganegara
tersebut bisa sebagai pelajar, pasien, orangtua atau pemilih. Politisi
dan policy maker seperti presiden, menteri, kepala
daerah maupun anggota DPR atau DPRD. Organisasi pelayanan meliputi departemen
pendidikan, dinas pendidikan serta dinas kesehatan. Kemudian dokter, guru,
insinyur dan lainnya sebagai kaum professional,” tuturnya.
Terkait
dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah, dalam pemaparannya
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dinilai dengan keluasan fungsi yang
dimiliki serta kebijakan publik yang diambil mempunyai dampak terhadap pengguna
layanan publik.
“Hal tersebut akan membuat
masyarakat memposisikan pembangunan berorientasi ke pengguna layanan dan
nantinya akan melakukan pengembangan kualitas pelayanan publik.
By. Ubaydillah