Recent post
Archive for 2014
 |
| Pantai Wisata Pasir Putih |
SITUBONDO - Tahun baru identik dengan kemeriahan. Suara terompet dan
pesta kembang api, menyertai pesta pergantian tahun. Bahkan hampir seluruh
warga tumpah ruah membanjiri sejumlah tempat wisata.
Bagi warga Situbondo dan sekitarnya, objek wisata pantai pasir putih
masih menjadi pilihan utama. Meski cuaca hujan, ribuan warga membanjiri objek
pantai bahari ini. Akibatnya, arus lalulintas di depan pantai pasir putih macet.
Untuk mengurai kemacetan, puluhan personil Polres Situbondo diterjunkan
mengatur arus lalulintas. Selain itu, polisi juga memasang garis jalan
sepanjang 1 kilo meter di sepanjang jalan raya Pasir putih.
Pantauan bhasa menyebutkan. Panorama pantai pasir tanpakanya masih
menjadi daya tarik tersendiri wisatawan. Tak hanya warga Situbondo, sebagian
wisatawan datang dari sejumlah kota di jawa timur. Bahkan ada pula yang
berasal dari luar jawa. Hampir seluruh tempat penginapan di pasir putih penuh.
Menurut Diana, warga Sulawesi, dirinya datang ke pasir sehari sebelum
tahun baru. Diana mengaku datang bersama keluarganya, karena terpesona panorama
pantainya yang masih tanpak alami.
Sementara
itu, Direktur Perusahaan Daerah Pasir Putih, Daniel
Maulana, mengatakan, membludaknya pengunjung ini sudah lazim terjadi setiap
tahun baru. Meski pasir putih diserbu ribuan wisatwan, Daniel mengaku pihaknya
tetap tidak menaikan harga tiket masuk.
Dalam sebuah
pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam
bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan semakin kompleks masyarakat,
kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas. Sehingga
diperlukan manajemen pelayanan publik sebagai bentuk evaluasi kualitas
organisasi pelayanan baik pemerintah pusat maupun daerah.
Pelayanan publik
meliputi berbagai dimensi. Baik dimensi politik, ekonomi, sosial organisasi
serta dimensi komunikasi. “Dimensi politik menyangkut hubungan antara
warganegara dengan politisi dan policy maker atau
pembuat kebijakan dalam pelayanan publik. Misalnya politisi dalam pemilihan
umum menjanjikan kepada warganegara untuk meningkatkan fasilitas pendidikan
atau bebas biaya pendidikan. Hal ini merupakan salah satu kontrak politik
antara kedua belah pihak”urainya.
Sementara
itu dimensi ekonomi mencakup pembiayaan pelayanan publik, akan dibiayai oleh
Negara atau swasta. Dimensi sosial menyangkut kebijakan mengalokasikan dan
memproduksi pelayanan publik kepada kelompok sosial tertentu. Misalnya kelompok
masyarakat miskin. Sedangkan dimensi organisasi dan komunikasi menyangkut
kinerja organisasi pelayanan publik, standar kinerja, aparat pelaksana, komunikasi
antara penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan dan lainnya. Oleh karena itu
kajian dan analisis pelayanan publik seharusnya dimulai dengan kontrak politik
antara warganegara dengan politisi dan policy maker sampai
kepada mekanisme hubungan antra pemberi pelayanan dan warganegara serta
aktor-aktor yang terlibat, manajemen pelayanan publik meliputi warganegara,
politisi dan pengambil kebijakan, organisasi pelayanan atau provider serta kaum professional. “Warganegara
tersebut bisa sebagai pelajar, pasien, orangtua atau pemilih. Politisi
dan policy maker seperti presiden, menteri, kepala
daerah maupun anggota DPR atau DPRD. Organisasi pelayanan meliputi departemen
pendidikan, dinas pendidikan serta dinas kesehatan. Kemudian dokter, guru,
insinyur dan lainnya sebagai kaum professional,” tuturnya.
Terkait
dengan pelayanan publik yang diberikan pemerintah, dalam pemaparannya
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dinilai dengan keluasan fungsi yang
dimiliki serta kebijakan publik yang diambil mempunyai dampak terhadap pengguna
layanan publik.
“Hal tersebut akan membuat
masyarakat memposisikan pembangunan berorientasi ke pengguna layanan dan
nantinya akan melakukan pengembangan kualitas pelayanan publik.
By. Ubaydillah
PROPOSAL TESIS
“PENGARUH
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
TERHADAP KINERJA PEGAWAI”
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Kecamatan
Bungatan merupakan salah satu kecamtan yang ada di kabupaten situbondo propinsi
jawa timur dan merupakan pemekaran dari kecematan melandingan, kecamatan
bungatan terdiri dari Tujuh desa dengan luas wilayah………km2…. Kecamatan ...................
terdiri Dari 7 (...........................) Desa Dan
dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dalam rangka menyelenggarakan dan
melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kepala Desa
selaku perangkat desa dibantu para sekertaris desa dan kepala urusan sehingga
penyelenggaraan pelayanan umum berjalan optimal.
Dalam
undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebut bahwa desa atau yang disebut
dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic
Indonesia. Selanjutnya undang-undang nomer 8 tahun 2005 tentang perubahan atas
undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan puliuk dan kesejahteraan masyarakat,
menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, serta
memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untukberpatisipasi aktif
dalam proses pembanguanan maka untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan daya
dukung aparatur pemerintah yang handal, cakap dan memiliki kompetensi untuk
menyelesaikan berbagai tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepadamereka,
daya dukung ini menjadi mungkin diwujudkan
bilamana roda pemerintahan tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh
pemimpin yang mampu menjadi inspirator untuk mendorong motivasi sehingga mampu
meningkatkan produktivitas kerja pegawainya.
Sumber
daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun perusahaan, agar
aktifitas manajemen berjalan dangan baik, organisai harus memiliki karyawan dan
atau pegawai yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta usaha yang
kuat untuk mengelola organisasi seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan
meningkat. Agar dapat melaksanakan program diatas maka diperlukan pemerintah
yang dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja dan terutama tingkat prestasi
guna meningkatkan pembanguanan wilayahnya. Untuk itu diperlukan para aparat
pemerintah yang memiliki disiplin kerja dan motivasi yang akan mengerahkan
segenap potensinya, dimana seorang belum tentu bersedia untuk mengerahkan semua
potensinya yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang optimal sehingga
diperlukan adanya Pendorong agar aparat desa mau menggunakan potensinya.
Melihat
kenyatan tersebut, sudah saatnya pemimpin memberikan kesempatan kepada
bawahannya untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia agar lebih berprestasi
dalam melaksanakan tugas pelayanan umum kepada masyarakat. Pada berbagai bidang
khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia merupakan masalah utama
disetiap kegiatan yang ada didalamnya. Organisasi merupakan kesaman sosial yang
dikordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relative dapat
didentifikasikan, berkerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan
(Robbins,2006). Semua tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan diprakarsai
dan ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota perusahaan. Organisasi
membutuhkan adanya faktor suber daya manusia yang potensial baik pemimpin
maupun karyawan pada pola tugas dan pengawas yang merupakan penentu tercapainya
tujuan perusahaan.
Kepemimpinan
merupakan unsure penting di dalam sebuah organisasi, sebab tanpa adanya
kepemimpinan dari seorang pemimpin maka suatu organisasi tersebut akan
mengalami kemunduran. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang
berbeda dalam memimpin para pengikutnya, perilaku p;ara pemimpin itu disebut
gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan
yang dijalankan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain
sesuai dengan keinginanya itu di pengaruhi oleh sifat pemimpin itu sendiri.
Kepemimpinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan motivasi, karena
keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kewibawaa. Pemimpin
dangan gaya kepemimpinan yang baik akan menciptakan motivasi yang tinggi di
dalam diri setiap bawahan, sehingga dengan motivasi tersebut akan timbul
semangat kerja yang dapat meningkatkan kinerja dari bawahan. oleh sebab itu Pemerintahan Desa yang
berhadapan langsung dengan masyarakat dan Citra birokrasi pemerintahan secara
keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Pemerintah
Desa sebagai instansi pelayanan publik dituntut untuk memperbaiki dan
senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan masyarakat
yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi
pemerintah menuju kearah professionalisme dan menunjang terciptanya
pemerintahan yang baik (good governance), oleh karena itu peru adanya
penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai Pemerintah yang dapat
dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik
manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi
Instansi Pemerintah secara terpadu. birokrasi pemerintah
yang menekankan pada fungsinya ketiga elemen yaitu aturan main, kelembagaan,
dan personal (pegawai) dalam penerapanya akan sangat ditentukan oleh personal
(pegawai) sebagai operatornya. Persolannya kemudian adalah bagaimana pegawai
yang ditempatkan dalam struktur birokrasi tersebut dapat menjalankan fungsinya.
Sehingga dalam kerangka proses pencapaian tujuan organisasi, kinerja pegawai
merupakan faktor yang penting. Sebab kinerja merupakan ukuran sejauh mana
kemampuan pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang
diberikan oleh organisasinya.
Banyak kajian tentang sumber daya manusia dan
keorganisasian yang menyoroti masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.
Faktor yang sangat umum dan hampir selalu dikaji dalam penilaian kinerja ini
adalah faktor peran kepemimpinan. Sebab sebagai faktor yang mengarahkan
organisasi dan juga pemberian contoh perilaku terhadap para pengikut (pegawai)
peran kepemimpinan sangat menentukan kemajuan dan kemunduran organisasi (Fuad
Mas’ud, 2004).
Peran kepemimpinan tidak hanya tentang arah suatu
organisasi yang kuat di mana permasalahan dan solusi banyak diketahui, tetapi
peran kepemimpinan mengambil bagian dalam suatu konteks perubahan, dalam
perubahan yang terus menerus dan tidak menentu tersebut (Alison dan Hartley,
2000). Hal ini membutuhkan suatu pendekatan yang tidak hanya tentang
”implementasi” kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya tetapi undang-undang
yang mengatur (Weick, 1995) dalam (Allison dan Hartley, 2000). Inovasi tidak
dapat ditetapkan sebelumnya dan oleh karena itu peran kepemimpinan adalah untuk
memberikan suatu kerangka dalam mengamati, memelihara, membagi, menggambarkan
dan juga mengimplementasikan. Penelitian (Heffes, 2006) pada perguruan tinggi
di Amerika dalam beberapa dekade peran kepemimpinan mempunyai pengaruh di dalam membentuk dan mendukung perkembangan
organisasi dan kepuasan kerja. Senada dengan peran
kepemimpinan,
Sedangkan untuk karyawan sektor swasta motivasi
mereka bekerja sangat dipengaruhi oleh tingginya gaji yang mereka peroleh dan
kesempatan untuk meraih jenjang yang lebih tinggi. Pada tingkat supervisor,
motivasi pegawai dalam bekerja pada instansi publik dipengaruhi oleh
keterlibatan mereka dalam memberikan kontribusi dalam membuat
keputusan-keputusan yang penting.
Pada sebuah organisasi pemerintahan,
sumber daya manusia terdiri dari pemimpin dan pegawai. Pemerintah Desa Patemon
merupakan suatu organisasi pemerintah yang memiliki personil berjumlah 15
pegawai. Untuk mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai
cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah,
yaitu dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat.
Peranan seorang pemimpin penting
untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan termasuk organisasi
pemerintahan di Desa Patemon, Kota Situbondo terutama berkaitan dengan
peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja pegawai
merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing
dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.
Kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang
memobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologis, dan sumber-sumber
lainnya untuk membangkitkan, melibatkan dan memenuhi motivasi pengikutnya
(Burns, 1978) dalam Yukl (2005).
Menurut Kerlinger dan Padhazur
(2002) faktor kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam
meningkatkan kinerja pegawai karena kepemimpinan yang efektif memberikan
pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan
organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat
meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi sebagai
instansi pelayanan publik. Dengan demikian, gaya kepemimpinan dapat menjadi
pedoman yang baik dalam peningkatan kinerja pegawai . Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka perlu diteliti: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap
Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Pemerintah Desa”.
1.2. Perumusan Masalah
1.
Bagaimana
Gaya Kepemimpinan yang diterapkan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan?
2.
Faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi penerapan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam
pengambilan keputusan?
3.
Bagaimanakah
kinerja pegawai pada Desa Patemon?
4.
Bagaimanakah
pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Kepemimpinan Desa?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi
gaya kepemimpinan Kepala Desa yang diterapkan dalam pengambilan keputusan.
2. Menelaah
faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam
pengambilan keputusan.
3. Menelaah
kinerja pegawai pada organisasi Pemerintah Desa serta pelayanan Pemerintah Desa
yang diberikan kepada masyarakat.
4. Menganalisis
pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Pemerintah Desa
Patemon.
1.4
Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kegunaan kepada pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Desa,
Institusi pendidikan dan mahasiswa selaku peneliti. Bagi Pemerintah Desa, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja
pegawai dan pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan pada pengambilan
keputusan sesuai dengan kebutuhan pegawai dalam memperbaiki kinerja dan
produktivitas pegawai, sehingga Pemerintah Desa dapat meningkatkan pelayanannya
terhadap masyarakat sebagaimana fungsi Pemerintah Desa sebagai instansi
pelayanan publik. Bagi pihak akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi
referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan Gaya Kepemimpinan
terhadap Kinerja Pegawai secara lebih mendalam. Bagi peneliti sendiri,
penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk memahami permasalahan
yang menjadi topik kajian.
BAB. II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Pengertian Dan
Definisi Kepemimpinan
Menurut Kerlinger dan
Padhazur (1987), kepemimpinan adalah kemampuan tiap pimpinan di dalam
mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya sedemikian rupa sehingga para
bawahannya bekerja dengan gairah, bersedia bekerjasama dan mempunyai disiplin
tinggi, dimana para bawahan diikat dalam kelompok secara bersama-sama dan
mendorong mereka ke suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sedangkan menurut Wahjosumidjo
(1984), kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara
pemimpin, bawahan dan situasi.
Pemimpin
merupakan dampak interaktif dari faktor individu atau pribadi dengan faktor
situasi. Karjadi (1983) mendefinisikan pemimpin adalah orang yang mampu
menggerakkan orang-orang lain agar orang-orang dalam suatu organisasi yang
telah direncanakan dan disusun terlebih dahulu dalam suasana moralitas yang
tinggi, dengan penuh semangat dan tanggung jawab dapat menyelesaikan
pekerjaannya masing-masing dengan hasil yang diharapkan.
2.1.2. Gaya
Kepemimpinan
Gaya
kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang
tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat (Thoha, 1993).
Kebanyakan orang menganggap gaya kepemimpinan merupakan tipe kepemimpinan. Hal
ini antara lain dinyatakan oleh Siagian (2003) bahwa gaya kepemimpinan
seseorang adalah identik dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan.
Wahjosumidjo
(1994) mengatakan bahwa perilaku pemimpin dalam proses pengambilan keputusan
dan pemecahan masalah sesuai dengan gaya kepemimpinan seseorang. Gaya tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Gaya
kepemimpinan Direktif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia
bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala
kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata-mata.
2. Gaya
kepemimpinan Konsultatif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia
bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai
kegiatan yang akan dilakukan oleh pemimpin setelah mendengarkan
masukan/saran dari bawahan.
3. Gaya
kepemimpinan Partisipatif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar
bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara
berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan
bawahan.
4. Gaya
kepemimpinan Delegatif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar
bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara
berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan.
2.1.3. Kinerja
Pegawai
Kinerja dapat
diartikan sebagai gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Menurut Dessler (1997),
kinerja merupakan prosedur yang meliputi :
(1) Penetapan
standar kinerja,
(2) Penilaian kinerja
aktual pegawai dalam hubungan dengan standar-standar ini.
(3) Memberi umpan
balik kepada pegawai dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk
menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi lagi.
Mengenai
ukuran-ukuran kinerja pegawai, Ranupandojo dan Husnan (2000) menjelaskan secara
rinci sejumlah aspek yang meliputi:
1.
Kualitas kerja adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan.
Kualitas kerja diukur dengan indikator ketepatan, ketelitian, keterampilan dan
keberhasilan kerja. Kualitas kerja meliputi ketepatan, ketelitian, kerapihan
dan kebersihan hasil pekerjaan.
2. Kuantitas kerja yaitu banyaknya hasil kerja sesuai dengan
waktu kerja yang ada, yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa
cepat pekerjaan dapat terselesaikan. Kuantitas kerja meliputi output, serta
perlu diperhatikan pula tidak hanya output yang rutin saja, tetapi juga
seberapa cepat dia dapat menyelesaikan pekerjaan yang ekstra.
3. Dapat tidaknya diandalkan termasuk
dalam hal ini yaitu mengikuti instruksi, inisiatif, rajin, serta sikap
hati-hati.
4. Sikap, yaitu sikap terhadap pegawai
perusahaan dan pekerjaan serta kerjasama.
2.1.4.
Pelayanan Masyarakat
Hakikat
berdirinya suatu organisasi publik seperti Pemerintah Desa adalah bertujuan
melayani kepentingan masyarakat
di wilayah kerjanya. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa termasuk
dalam bentuk pelayanan umum. Menurut Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara
No. 63 Tahun 2003, pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan
badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dari definisi pelayanan umum tersebut, dapat dikatakan
bahwa Kelurahan atau Pemerintah Desa merupakan suatu organisasi yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan visi, misi,
tujuan maupun program yang telah ditetapkan Kelurahan.
Parasuraman dkk (dalam Zeithamil dan
Bitner, 1996) mengemukakan indikator- indikator pelayanan masyarakat sebagai
berikut
1.
Responsiveness
atau responsivitas adalah kemampuan
birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas
pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan dan
aspirasi masyarakat.
2.
Reliability atau reabilitas adalah kemampuan
organisasi untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan
terpercaya.
3.
Assurance atau kepastian adalah pengetahuan
dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan
kepada customers.
2.1.5. Pengaruh
Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai
Gaya
Kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang
atau bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat dan
keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu
organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu
organisasi tertentu, sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan yang
terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa mutu
kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat
dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai
kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya (Siagian, 1999).
Pemimpin yang
terdapat pada organisasi harus memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan
bawahannya, sehingga dapat menunjukkan kepada bawahannya untuk bergerak,
bergiat, berdaya upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan. Akan tetapi hanya mengerahkan seluruh pegawai saja tidak cukup,
sehingga perlu adanya suatu dorongan agar para pegawainya mempunyai minat yang
besar terhadap pekerjaanya.
2.2. Kerangka
Pemikiran
Berikut ini
dikemukakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami
fenomena kepemimpinan pada organisasi pemerintahan Kelurahan, khususnya tentang
pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawainya. Terdapat berbagai
faktor yang mempengaruhi gaya Kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin
dalam suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya
kepemimpinan yang diterapkan digolongkan dalam tiga kategori yaitu: faktor
karakteristik pemimpin, faktor karakteristik pegawai dan faktor situasi. Gaya
kepemimpinan yang digunakan seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap kinerja
pegawai.
Untuk
kepentingan penelitian ini, kinerja pegawai dipandang sebagai hasil kerja yang
dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai
wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Ukuran-ukuran
kinerja pegawai ini meliputi kualitas kerja, dan kuantitas kerja.
Kinerja pegawai merupakan suatu hasil yang dicapai
oleh pegawai tersebut dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku
untuk suatu pekerjaan tertentu. Menurut Robbins (2003) bahwa kinerja pegawai
adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Dalam studi
manajemen kinerja pekerja atau pegawai ada hal yang memerlukan pertimbangan
yang penting sebab kinerja individual seorang pegawai dalam organisasi
merupakan bagian dari kinerja organisasi, dan dapat menentukan kinerja dari
organisasi tersebut. Berhasil tidaknya kinerja pegawai yang telah dicapai
organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai secara
individu maupun kelompok.
Selain itu pegawai pemerintah dipengaruhi oleh gaya
kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpinnya (Kepala Desa), juga dipengaruhi
oleh karakteristik pegawai yang bersangkutan serta situasi yang terdapat pada
lingkup organisasi. Kinerja pegawai akan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi
pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Alur pemikiran tersebut dapat
dilihat pada Gambar 1.
2.3. Hipotesis Pengarah
Untuk
kepentingan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya diajukan hipotesis pengarah
berikut:
1. Diduga faktor-faktor yang secara
langsung mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang pemimpin/Kepala Desa adalah :
karakteristik pemimpin, karakteristik pegawai dan situasi di
lingkungan organisasi.
2. Diduga terdapat
pengaruh antara gaya kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin/Kepala Desa
dengan kinerja pegawai.
2.4. Definisi Konseptual
Sejumlah definisi konseptual yang
menjadi pegangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Kepemimpinan
organisasi, dalam hal ini kepemimpinan organisasi Pemerintah Desa adalah
kemampuan pemimpin (Kepala Desa) untuk memberikan tugas, pengarahan, bimbingan
terhadap para pegawai dalam menjalankan tugasnya.
2. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara
atau pola tindakan, tingkah laku pimpinan secara keseluruhan dalam mempengaruhi
orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Gaya kepemimpinan berdasarkan arah komunikasi dan cara-cara dalam
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibedakan menjadi empat kategori
yang terdiri dari gaya direktif, gaya konsultatif, gaya partisipatif, dan gaya
delegatif.
3. Karakteristik pemimpin adalah kondisi
diri seorang pemimpin yang berpengaruh dalam melaksanakan kepemimpinannya,
seperti latar belakang pendidikan, pribadi, pengalaman dan nilai-nilai dalam
pandangan hidup yang dihayati dan diamalkannya (dipedomani dalam berfikir,
merasakan, bersikap dan berperilaku).
4. Situasi adalah situasi dalam interaksi
antara pemimpin dengan anggota organisasi sebagai bawahan seperti suasana atau
iklim kerja, suasana organisasi secara keseluruhan.
5. Karakteristik pegawai adalah kondisi
diri anggota organisasi sebagai pegawai, seperti pendidikan atau pengalaman,
motivasi kerja atau berprestasi dan tanggung jawab dalam bekerja.
6. Pegawai adalah seseorang yang bekerja
pada suatu lembaga pemerintah.
7. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja
yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mewujudkan
tujuan organisasi.
8. Kuantitas
kerja yaitu banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada, yang
diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat
terselesaikan.
9. Kualitas
kerja adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan.
Kualitas kerja diukur dengan indikator ketepatan, ketelitian, keterampilan dan
keberhasilan kerja.
10. Pelayanan masyarakat adalah segala
bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Kelurahan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2.5. Definisi
Operasional
Untuk
mengarahkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang bersifat kuantitatif, dalam
penelitian dirumuskan sejumlah definisi operasional berikut.
1.
Penentuan
gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin (Kepala Desa) dilakukan pada bidang
atau lingkungan kegiatan pengambilan keputusan/ pemecahan masalah berikut
1) Kegiatan
yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai.
2) Kegiatan
yang berkaitan dengan pendelegasian tugas dari pemimpin (Kepala Desa) kepada
pegawai.
3) Kegiatan
yang berkaitan dengan pemberian gaji/upah pegawai.
4) Kegiatan
yang berkaitan dengan musibah/bencana yang terjadi di lingkungan Pemerintah
Desa.
5) Kegiatan
yang berkaitan dengan pemberian pelayanan Pemerintah Desa.
Kategori dalam bidang/kegiatan pengambilan
keputusan/pemecahan masalah yang dilakukan pemimpin dalam melaksanakan
pekerjaan adalah:
1) Gaya Kepemimpinan Direktif, pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin.
2) Gaya Kepemimpinan Konsultatif,
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan oleh pemimpin setelah
mendengarkan masukan/saran dari bawahan.
3) Gaya Kepemimpinan Partisipatif,
pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah.
4) Gaya Kepemimpinan Delegatif, pemimpin
mendelegasikan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan.
2. Kinerja
Pegawai Pemerintah Desa diukur dengan menggunakan dua kelompok indikator yang
terdiri dari:
A.
Kelompok
indikator berdasarkan penilaian pegawai yang bersangkutan.
Kinerja pegawai dinilai dengan
sistem skor yang diukur dengan menggunakan indikator kualitas hasil kerja dan
kuantitas hasil kerja yang terdiri dari:
a. Ketepatan hasil
kerja pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaannya.
b. Ketelitian
hasil kerja pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaannya.
c. Kerapian hasil
kerja pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaannya.
d. Kebersihan
hasil kerja pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaannya.
e. Jumlah atau
beban pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai.
f. Ketepatan waktu
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.
B.
Kelompok
indikator berdasarkan penilaian warga masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan kepada warga masyarakat.
Kinerja pegawai Kelurahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dinilai dengan sistem skor yang diukur
dengan menggunakan indikator yang terdiri dari:
- Kemudahan masyarakat dalam proses pembuatan KTP/KK dan sebagainya.
- Masyarakat mudah mengakses informasi mengenai segala bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa
- Ketepatan waktu para pegawai dalam menyelenggarakan segala bentuk pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang dijanjikan.
- Kecepatan pegawai dalam menanggapi keluhan masyarakat.
- Pegawai memberi anjuran, saran, dan informasi secara jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- Keahlian dan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- Jaminan kebebasan bagi masyarakat dari pungutan liar.
- Kesopanan dan keramahan pegawai dalam melayani masyarakat.
- Kenyamanan dalam pelayanan untuk masyarakat oleh pegawai.
BAB. III
PENDEKATAN LAPANGAN
3.1. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan kombinasi
pendekatan kuantitatif (metode survei) dan pendekatan kualitatif. Metode survei
adalah metode yang mengambil contoh data dari satu populasi dan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi,
1989). Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut diharapkan upaya pemahaman
gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi
gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai serta pelayanan Pemerintah
Desa terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa
Patemon, Kecamatan Bungatan, Kota Situbondo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi
penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan
hal-hal berikut
1. Berdasarkan
hasil studi penjajakan pada bulan Juli 2013 diketahui bahwa Kepala Desa Patemon
telah menjabat Kurang Lebih dari 1 tahun sehingga diharapkan kepemimpinan yang
telah dilaksanakannya dapat diteliti secara lebih mendalam.
3.3. Teknik Pemilihan Responden dan
Informan
Dalam penelitian ini, teknik yang
digunakan dalam menetapkan responden pegawai Pemerintah Desa adalah total
sampling, yaitu pengambilan sampel sebesar populasi yang ada. Hal ini
mengacu pada pendapat Surakhmad (1989:14) bahwa adakalanya masalah penarikan
sampel ditiadakan sama sekali dengan memasukkan seluruh populasi sebagai
sampel, yakni semua jumlah populasi itu diketahui terbatas. Berdasarkan hasil
studi penjajakan diketahui bahwa populasi seluruh pegawai Pemerintah Desai
berjumlah 15 orang. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pemerintah
Desa dan Kepala Desa Patemon. Disamping itu, untuk mengetahui kinerja pegawai Pemerintah
Desa dalam hal pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat, populasi yang
dijadikan sampel adalah warga masyarakat Desa Patemon RT 02 dan 03 RW 03.
Jumlah sampel yang dipilih adalah sebanyak 25 responden yang dipilih secara
acak (simple random sampling).
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang akan dikumpulkan terdiri
dari data primer dan data sekunder meliputi data kuantitatif dan data
kualitatif. Data primer dikumpulkan dari para responden dan informan. Data
primer yang dikumpulkan terdiri dari:
1. Gambaran Gaya Kepemimpinan pada
Kantor Pemerintah Desa Patemon yang digunakan pemimpin/Kepala Desa dalam
pengambilan keputusan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Gaya
Kepemimpinan dalam mengambil keputusan.
3. Kinerja pegawai Pemerintah Desa
Patemon yang dilihat berdasarkan indikator kinerja pegawai serta pelayanan Pemerintah
Desa kepada masyarakat.
4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala
Desa terhadap Kinerja Pegawai.
Data sekunder dikumpulkan dari
Kantor Pemerintah Desa Patemon, Dinas Instansi yang relevan dan perorangan,
sesuai dengan keperluan data untuk penelitian ini. Data sekunder yang
dikumpulkan terdiri dari:
1. Perda,
kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kepegawaian terutama berkaitan dengan
kepemimpinan Kepala Desa dan kinerja pegawai.
2. Gambaran
umum Pemerintah Desa Patemon (kondisi geografis Desa, keadaan sosial demografi Desa,
dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kehidupan Pemerintah Desa).
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis
Data
Data yang diperoleh dari kuesioner
akan diolah secara kuantitatif. Data kuantitatif diolah dan disajikan dalam
bentuk tabel frekuensi dan tabulasi silang. Tabulasi silang digunakan untuk
mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Pengolahan dan
analisis data kualitatif dilakukan dengan mereduksi (meringkas) data dengan
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan
data sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keperluan untuk menjawab pertanyaan
analisis di dalam penelitian. Data hasil wawancara yang relevan dengan fenomena
yang dianalisis, disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan. Analisis data
kualitatif dipadukan dengan hasil interpretasi data kuantitatif.
DAFTAR PUSTAKA
- Dessler. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Bahasa Indonesia Jilid 2. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Ranupandojo, H, Suad Husnan. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
- Siagian, Sondang P. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta:LP3ES.
- Surakhmad, Winarno. 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar. Bandung: Alumi.
- Thoha, Miftah. 1993. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahjosumidjo. 1984. Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tesis Ubaydillah,S.Ip, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap kinerja Pegawai, Tahun 2013. Jember)